oleh

Transparansi dan Serapan Anggaran Jadi Sorotan dalam Paripurna DPRD Sukabumi

ADHIKARYACITRA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/8/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa perubahan APBD memiliki arti strategis bagi arah pembangunan daerah.
“Perubahan APBD bukan sekadar urusan teknis. Ini adalah momen penting untuk mengatur ulang skala prioritas secara strategis dan responsif,” kata Budi dalam sidang paripurna.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD—mulai dari Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat hingga PPP—menyampaikan pandangannya atas rancangan perubahan anggaran. Selain menyoroti efektivitas belanja daerah dan pelayanan publik, sejumlah fraksi juga menilai masih ada kelemahan dalam serapan anggaran tahun berjalan. Mereka mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas lebih kuat dalam pelaksanaan program strategis pemerintah daerah.

Sejumlah catatan penting yang mengemuka antara lain dorongan agar eksekutif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah, serta memastikan program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menyampaikan apresiasi atas masukan dari para fraksi. Menurutnya, kritik dan saran yang muncul mencerminkan fungsi kontrol legislatif yang konstruktif.
“Masukan ini sangat berharga untuk mengevaluasi kinerja dan menyempurnakan kebijakan anggaran. Kami akan kaji ulang program-program yang belum berjalan optimal, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi dan penguatan program unggulan daerah,” ujar Andreas.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan perubahan APBD 2025, yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Admin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed