ADHIKARYACITRA.com – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Ai Sri Mulyati, menegaskan pentingnya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Menurutnya, banyak perusahaan di Kabupaten Sukabumi yang belum menyalurkan kewajiban CSR secara transparan dan sesuai regulasi, sehingga diperlukan langkah penertiban dan pengawasan yang lebih ketat.
Hal tersebut disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di sela kegiatan syuting program “Catatan Wakil Rakyat” di kediamannya, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi.
“Dana CSR dari seluruh perusahaan di Kabupaten Sukabumi harus dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah,” ujar Ai Sri Mulyati, yang akrab disapa Bu Ai.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah saat ini terjadi hampir di semua pemerintah daerah akibat kebijakan pusat, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Karena itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak perlu dibarengi dengan optimalisasi potensi CSR.
“Mengoptimalisasi sektor pajak bagus, tapi jangan lupa Kabupaten Sukabumi itu selama ini menjadi rumah bagi banyak perusahaan besar, baik investasi asing, nasional hingga lokal. Ini potensi dan kita sudah punya peraturan bupati sebagai payung hukum. Ini yang menjadi salah satu fokus kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bersama dinas dan instansi terkait,” jelasnya.
Ai merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan. Namun, menurutnya, keberadaan aturan tersebut belum tersosialisasi dengan baik kepada para pelaku usaha.
“Hasil uji petik, kunjungan kami ke sejumlah perusahaan besar. Ternyata mereka belum melaksanakan aturan CSR ini. Bahkan gabung ke forum CSR yang dibentuk wadah bagi pelaku terkait CSR juga banyak yang belum. Ini (CSR) seharusnya dioptimalkan,” tegasnya.
Bu Ai menilai, jika seluruh perusahaan patuh melaksanakan kewajiban CSR, maka persoalan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, dapat diatasi secara bertahap.
“Seperti masalah jalan kabupaten yang selalu viral. Ini kan sulit diatasi secara merata karena anggarannya minim. Untuk itu kita dorong lewat optimalisasi CSR, selain sekolah rusak, posyandu, dan lainnya. CSR ini potensi sumber dana pembangunan Kabupaten Sukabumi sebagai kawasan industri,” pungkasnya.
Admin
Komentar