ADHIKARYACITRA.com – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengkritisi capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Asep Japar dan Andreas. Ia menilai, hingga kini belum ada komunikasi formal dari pihak eksekutif kepada legislatif terkait hasil evaluasi program kerja yang telah dijalankan.
“Belum ada penjelasan resmi dari eksekutif kepada DPRD mengenai sejauh mana program prioritas 100 hari kerja telah direalisasikan,” ujar Hera, Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, sejumlah isu strategis yang menjadi harapan masyarakat seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah sejak awal masa jabatan. Ia pun menyampaikan beberapa poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
Dorong Transparansi Proyek Infrastruktur
Hera meminta pemerintah daerah untuk secara terbuka menyosialisasikan rencana pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan ruas jalan. “Masyarakat berhak mengetahui jalan mana saja yang akan dibangun serta jadwal pelaksanaannya,” tegasnya.
Usul Pembentukan Satgas Ketenagakerjaan
Menanggapi laporan dugaan praktik pungutan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, Hera mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus. Satgas ini, menurutnya, bertugas memastikan seleksi tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi berjalan transparan dan berbasis kompetensi.
“Tidak cukup hanya sidak, perlu solusi konkret ke depan,” katanya.
Perhatian terhadap Guru Honorer dan Tenaga Medis
Hera juga menyoroti kondisi guru honorer dan tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di rumah sakit. Ia menyebut banyak di antaranya masih menerima upah di bawah UMK dan belum mendapat jaminan sosial. Ia mendesak agar pemerintah daerah memberikan perlindungan melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Pembaruan Data Penerima Bansos
Sebagai Ketua Komisi III DPRD, Hera meminta agar data penerima bantuan sosial seperti BPJS PBI, BPMT, dan PKH segera diperbarui agar bantuan tepat sasaran. “Bansos harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.
Admin
Komentar