ADHIKARYACITRA.comKeluhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu kembali mencuat. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dilla Nurdian, menerima sejumlah aduan warga saat melaksanakan kegiatan Reses Kedua di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Rabu (7/5/2025).
Dalam dialog bersama konstituennya, Dilla mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan rendahnya kualitas pelayanan rumah sakit plat merah tersebut, terutama menyangkut keterbatasan tenaga medis dan minimnya ketersediaan obat-obatan. Hal ini paling dirasakan oleh pasien peserta BPJS berbayar yang justru harus membeli obat di luar rumah sakit akibat stok yang tidak tersedia.
“Banyak warga mengeluh. Meski sudah terdaftar sebagai peserta BPJS berbayar, mereka tetap harus mencari obat sendiri ke luar rumah sakit. Bahkan ada yang harus berkeliling dari satu apotek ke apotek lain karena kekurangan personel medis di RSUD Palabuhanratu,” ujar Dilla.
Politisi PPP itu menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, sebagai rumah sakit rujukan utama masyarakat Kabupaten Sukabumi, RSUD Palabuhanratu seharusnya mampu memberikan pelayanan yang memadai. “Ini tidak bisa dibiarkan. Perlu ditelusuri lebih lanjut, mengapa pasien BPJS masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk obat-obatan. Pemerintah daerah harus segera mencari solusi agar masyarakat tidak terus dirugikan,” tegasnya.
Dilla menilai, persoalan ini mencerminkan adanya krisis sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Ia menekankan bahwa hak pasien, terlebih mereka yang telah membayar iuran BPJS, harus dipenuhi sepenuhnya, termasuk kebutuhan obat-obatan.
Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, Dilla memastikan akan membawa persoalan ini ke rapat komisi bersama instansi terkait. Ia berkomitmen mendorong perbaikan sistem pelayanan RSUD Palabuhanratu.
“Kami akan perjuangkan sekuat tenaga agar masalah ini tidak terulang. Memang ada mekanisme dan prosedur yang harus diikuti, tapi dari Komisi IV kami akan terus mendorong pemerintah agar solusi segera terealisasi,” pungkasnya.
Admin
Komentar