ADHIKARYACITRA.com – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Supriyadi, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja yang kerap meresahkan masyarakat.
Pernyataan tegas ini disampaikannya usai menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri, Umum, dan Farmasi (FSB KIKES) KSBSI Sukabumi Raya di GOR Pusbangda’i, Kecamatan Cikembar, pada Kamis (1/5/2025).
Dalam keterangannya, Ferry mengungkapkan bahwa dalam dua pekan terakhir, Komisi IV telah memanggil sejumlah perusahaan yang dicurigai terlibat dalam praktik pungli, termasuk di antaranya PT GSI. Namun, upaya itu menemui kendala karena ketidakhadiran langsung para pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
“Kami menyayangkan pimpinan perusahaan tidak hadir secara langsung. Yang dikirim hanyalah perwakilan yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Padahal, kami ingin membahas persoalan ini secara serius dan menyeluruh,” ujar Ferry.
Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan, jika perusahaan-perusahaan tersebut terus mengabaikan undangan resmi dari DPRD maupun pemerintah daerah, maka pihaknya tak segan untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum. Menurutnya, sejumlah bukti telah dikantongi dan siap diserahkan kepada Polres Sukabumi serta Tim Saber Pungli.
“Ini soal memberikan efek jera kepada para pelaku pungli, sekaligus memastikan bahwa masyarakat pencari kerja tidak lagi terbebani oleh pungutan ilegal. Bekerja adalah hak warga, bukan barang dagangan,” tegasnya.
Ferry menambahkan, koordinasi dengan sejumlah pihak terus dilakukan, termasuk dengan Wakil Bupati Sukabumi dan Kapolres, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan optimal.
“Kami ingin semua pihak terlibat aktif memberantas praktik pungli ini. Dengan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum, harapannya iklim ketenagakerjaan di Sukabumi bisa lebih bersih dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Ferry.
Admin
Komentar