ADHIKARYACITRA.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan laporan hasil Reses Ke-1 Tahun 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (1/4/2026). Laporan tersebut menyoroti berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses pada 4–6 Februari 2026 di seluruh daerah pemilihan.
Ia menyebutkan, penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, yang mencakup pelaksanaan kegiatan, aspirasi masyarakat, serta rekomendasi tindak lanjut.
Dalam pelaksanaan reses, anggota Fraksi PKB melakukan dialog langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan.
Dari hasil reses tersebut, Fraksi PKB mencatat berbagai aspirasi di sejumlah sektor. Pada bidang pemerintahan dan hukum, masyarakat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan administrasi kependudukan, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa.
Di sektor infrastruktur, masyarakat banyak mengeluhkan kondisi jalan rusak, minimnya jembatan penghubung antarwilayah, serta keterbatasan penerangan jalan umum di sejumlah daerah.
Sementara di bidang ekonomi, masyarakat mengharapkan adanya kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM, peningkatan pelatihan keterampilan, serta optimalisasi distribusi bantuan di sektor pertanian dan perikanan.
Pada sektor kesejahteraan sosial, aspirasi yang mencuat meliputi peningkatan insentif bagi kader Posyandu dan tenaga pendidik nonformal, perluasan program beasiswa, serta peningkatan layanan kesehatan di tingkat puskesmas.
Berdasarkan berbagai aspirasi tersebut, Fraksi PKB memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyaluran bansos, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis desa.
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong peningkatan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Admin