oleh

DPRD Tekankan Pentingnya Dukungan Anggaran untuk Ketahanan Pangan Daerah

ADHIKARYACITRA.com – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iwan Ridwan, menyoroti persoalan infrastruktur pertanian yang hingga kini belum tertangani secara optimal. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (1/10/2025).

Iwan menuturkan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama, pemerintah daerah semestinya juga memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian. Fokus kebijakan tersebut, kata dia, bukan hanya untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Namun, kondisi di lapangan, khususnya di Kabupaten Sukabumi, masih jauh dari harapan. Sejumlah infrastruktur pertanian mengalami kerusakan akibat bencana alam, dan hingga kini belum dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah bendungan Cikolawing di Kecamatan Cibadak yang jebol sejak 2024, menyebabkan sekitar 45 hektare lahan sawah mengalami kekeringan lantaran saluran irigasi tidak berfungsi.

“Kasihan masyarakat petani kita yang sudah dua musim tanam ini tidak bisa bertani,” ujar Iwan, Kamis (2/10/2025).

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Cisaat dan Cicantayan. Menurut Iwan, bendungan di Desa Kutasirna yang jebol sejak tahun lalu membuat sekitar 130 hektare sawah tidak mendapatkan pasokan air irigasi, sehingga aktivitas pertanian terhenti.

Menanggapi nota pengantar RAPBD 2026 yang disampaikan Bupati Sukabumi, Iwan menegaskan Fraksi PKS akan terus mendorong agar perbaikan bendungan dan infrastruktur pertanian lainnya masuk dalam prioritas utama anggaran tahun depan.

“Perbaikan bendungan ini sangat berdampak bagi kegiatan usaha ratusan petani kita. Kita perjuangkan agar dapat terealisasi,” ungkapnya.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program prioritas daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat, terutama sektor yang berhubungan langsung dengan ketahanan pangan.

Admin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed