ADHIKARYACITRA.com – Menghadapi potensi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026 akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, DPRD Kabupaten Sukabumi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk melakukan langkah penyesuaian.
Langkah itu meliputi koreksi terhadap kegiatan administratif dan operasional yang dinilai belum mendesak, serta memfokuskan anggaran pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah OPD, Perumda, dan mitra strategis keuangan daerah. Rakor yang berlangsung selama dua hari, Senin–Selasa (6–7 Oktober 2025), digelar di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Jalan Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Bank BJB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh Perumda di Kabupaten Sukabumi, antara lain Perumda AM TJM, BPR Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Pariwisata, Aneka Tambang Energi (ATE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
“Anggaran daerah kita berkurang lebih dari Rp700 miliar akibat pemotongan TKD. Ini tentu berdampak besar terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengevaluasi dan menyesuaikan program,” jelas Hera Iskandar, Selasa (7/10/2025).
Menurut Hera, Rakor tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan visi-misi kepala daerah dan dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, hingga RPJMD Kabupaten Sukabumi.
“Pembahasan ini akan kita lanjutkan bersama TAPD agar hasilnya konkret dan terintegrasi dalam proses penyusunan anggaran,” tambahnya.
Hera juga menekankan pentingnya efisiensi dan kreativitas dalam menyusun program di tengah keterbatasan fiskal. Ia menegaskan, prioritas utama harus diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Yang utama itu kegiatan yang primer dulu, baru yang sekunder. Kita fokus pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, kegiatan yang bersifat administratif maupun operasional internal akan dikurangi atau ditunda. Langkah tersebut ditempuh agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Hera berharap seluruh OPD dan Perumda tetap mampu menunjukkan kinerja terbaik dengan mengedepankan inovasi dan solusi kreatif.
“Kalau anggaran besar, tinggal belanja. Tapi kalau anggaran terbatas, kita dituntut berpikir keras dan bertindak cerdas. Ini saatnya pembuktian,” pungkasnya.
Admin
Komentar