ADHIKARYACITRA.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti tiga poin strategis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB, Bayu Permana, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (1/10/2025).
Dalam pandangan umumnya, Bayu menegaskan pentingnya langkah pemerintah daerah menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan arah pembangunan. Ia menyebut, ada tiga aspek yang menjadi perhatian Fraksi PKB dalam pembahasan APBD 2026.
Pertama, kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Bayu mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak sampai menambah beban bagi masyarakat.
“Selain itu kami mengingatkan meskipun keuangan terbatas agar tetap konsisten pada dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan di RPJPD dan RPJMD,” ujarnya.
Kedua, Fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap tema pembangunan tahun 2026 yang berfokus pada pengembangan agroindustri dan pariwisata. Namun, Bayu menekankan pentingnya memastikan program tersebut benar-benar mendorong hilirisasi sektor agroindustri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi.
“Kami meminta program ini dipastikan harus mengakselerasi hilirisasi agroindustri dan pariwisata yang berdaya saing. Dan yang tidak kalah penting, program ini harus melibatkan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan,” paparnya.
Ketiga, Fraksi PKB menilai penggunaan anggaran daerah perlu diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, isu lingkungan hidup juga harus mendapat perhatian serius, terutama terkait perlindungan dan perluasan kawasan lindung di wilayah pedesaan.
“Dan dilakukan dengan pendekatan kebudayaan sesuai Raperda Patanjala,” tuturnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, turut dihadiri Bupati Sukabumi H. Asep Japar dan Wakil Bupati H. Andreas. Dalam agenda tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda APBD 2026, baik secara lisan maupun tertulis.
Pandangan umum Fraksi PKB menjadi salah satu masukan penting bagi eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran daerah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
Admin
Komentar