ADHIKARYACITRA.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama Bupati Sukabumi Asep Japar dan Sekretaris Daerah Ade Suryaman, turut menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah. Kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II ini berlangsung pada Kamis, 10 Juli 2025 di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.
Rakor ini mempertemukan para Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta Inspektur dari berbagai wilayah kerja KPK Wilayah II, meliputi DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Agenda tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama pascapelantikan kepala daerah di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan rakor tersebut.
“Komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat di tingkat legislatif dan eksekutif daerah. Kami siap bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya seperti dikutip dari rilis resmi DPRD.
Menurut Budi, forum koordinasi seperti ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan tugas supervisi yang melekat pada lembaga-lembaga pengawasan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Rapat Koordinasi Daerah ini terbagi dalam dua sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga strategis nasional. Beberapa di antaranya berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, BPKP, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Para narasumber memaparkan strategi dan kebijakan dalam memperkuat pemberantasan korupsi, peningkatan efektivitas belanja daerah, transparansi layanan publik, hingga penguatan indeks integritas nasional di tingkat lokal.
Di akhir kegiatan, Budi menyampaikan harapannya agar hasil rakor tersebut dapat diimplementasikan secara nyata oleh seluruh daerah.
“Berharap bisa membawa dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK,” pungkasnya.
Admin
Komentar